Informasi Pertanian Kabupaten CianjurPelayanan pertanian · 19 November 2026
TRANSPARANSI · AKUNTABILITAS · PELAYANAN PUBLIK

Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM

Penguatan tata kelola yang bersih, pengawasan yang bertanggung jawab, dan pelayanan pertanian yang mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Cianjur.

KOMITMEN PELAYANAN PUBLIK DTPHP CIANJUR

Komitmen nyata dalam pelayanan pertanian

DTPHP Kabupaten Cianjur berkomitmen menghadirkan pelayanan yang terbuka, mudah diakses, bebas dari pungutan liar dan terus ditingkatkan melalui pengawasan serta masukan masyarakat. Gunakan empat akses berikut untuk melihat standar, menyampaikan pengaduan, menilai pelayanan, dan menelusuri informasi kinerja.

REFORMASI BIROKRASI

Enam area perubahan

Penguatan Zona Integritas dilaksanakan melalui enam bidang pembenahan yang saling mendukung.

01

Manajemen Perubahan

Penguatan komitmen, keteladanan pimpinan, budaya kerja dan keterlibatan seluruh aparatur.

02

Penataan Tata Laksana

Penerapan prosedur baku, keterbukaan proses kerja dan pemanfaatan sistem informasi.

03

Penataan Sistem Manajemen SDM

Pengelolaan kepegawaian, peningkatan kompetensi dan penerapan disiplin secara objektif.

04

Penguatan Akuntabilitas

Perencanaan kinerja, pengukuran hasil, pelaporan dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

05

Penguatan Pengawasan

Pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan pencegahan penyimpangan.

06

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyediaan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, survei kepuasan dan tindak lanjut perbaikan.

AKSES INFORMASI PUBLIK

Dokumen akuntabilitas dan informasi

Dokumen yang dipublikasikan untuk mendukung keterbukaan informasi dan pengawasan masyarakat.

Portal PPID DTPHP ↗
SUARA MASYARAKAT

Penilaian Anda membantu meningkatkan kualitas layanan

Survei dilakukan tanpa meminta nama atau nomor identitas. Masukan responden digunakan sebagai bahan evaluasi pelayanan.

Isi survei pelayanan ↗

Landasan penyelenggaraan

Zona Integritas merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024. Survei kepuasan masyarakat merujuk pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017. Pembangunan Zona Integritas tidak dengan sendirinya berarti instansi telah memperoleh predikat WBK atau WBBM.