Komitmen Tolak Pungli dan Gratifikasi
DTPHP Kabupaten Cianjur berkomitmen memberikan pelayanan pertanian tanpa pungutan di luar ketentuan, tanpa imbalan pribadi, dan tanpa perlakuan istimewa. Pencegahan korupsi dilakukan dengan membuka akses pada informasi prosedur dan biaya, mendorong penolakan gratifikasi serta memudahkan masyarakat melaporkan indikasi penyimpangan melalui kanal resmi.
Pelayanan pertanian tanpa pungutan tidak sah
Pelayanan publik dilakukan berdasarkan persyaratan, prosedur, waktu, biaya, dan produk layanan yang ditetapkan. Pengguna layanan berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa harus memberikan uang, hadiah, fasilitas, atau imbalan pribadi kepada petugas maupun perantara.
Pungutan liar adalah pungutan tanpa dasar kewenangan atau ketentuan yang sah. Suap berkaitan dengan pemberian atau janji untuk memengaruhi tindakan pejabat atau penyelenggara. Gratifikasi mencakup pemberian dalam arti luas dan penanganannya mengikuti peraturan yang berlaku. Benturan kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi berpotensi memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan.
Kenali contoh situasinya
- Usulan sarana pertanian: seorang perantara meminta uang agar usulan kelompok tani ditempatkan dalam daftar penerima kegiatan. Masyarakat dapat meminta penjelasan persyaratan resmi, tidak menyerahkan imbalan di luar ketentuan, dan menggunakan kanal pengaduan.
- Konsultasi atau dokumen teknis: seseorang menjanjikan percepatan proses dengan syarat diberi hadiah pribadi. Periksa ketentuan biaya dan waktu pada standar pelayanan yang berlaku.
- Pengadaan dan kerja sama: hubungan pribadi antara pelaksana dan pihak penyedia berpotensi memengaruhi keputusan. Potensi benturan kepentingan perlu ditangani melalui mekanisme pengawasan berwenang.
Contoh-contoh tersebut merupakan ilustrasi pencegahan dan tidak menggambarkan temuan atau tuduhan terhadap pegawai ataupun unit tertentu.
Tiga jalur pelaporan yang berbeda
- SP4N-LAPOR! untuk keluhan kualitas pelayanan publik, aspirasi, dan pengaduan administratif.
- WBS Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, pungutan liar, dan pelanggaran yang memerlukan penanganan pengawasan.
- Gratifikasi Online KPK (GOL) untuk informasi dan pelaporan gratifikasi sesuai ketentuan KPK.
Bagaimana menyiapkan laporan?
Tuliskan jenis layanan, waktu dan tempat kejadian, kronologi secara berurutan, pihak yang terlibat jika diketahui, dampak yang dialami, serta bukti yang diperoleh secara sah. Hindari mengunggah nomor identitas, data pribadi, atau dokumen rahasia ke ruang komentar publik. Simpan nomor laporan atau bukti pengiriman yang diberikan sistem.
Pertanyaan umum
Apakah semua hadiah untuk pegawai diperbolehkan? Tidak. Nilai, hubungan kedinasan, maksud pemberian, dan kemungkinan benturan kepentingan perlu dinilai menurut aturan gratifikasi.
Ke mana melaporkan keterlambatan pelayanan? Gunakan SP4N-LAPOR! dan jelaskan layanan, tanggal permohonan, serta keluhan yang dialami.

